“Puspem Malaka Tak Ditempati SBS–HMS: Gengsi Politik atau Pemborosan Anggaran?”
Aktivis Alex Mesak: “Kalau bukan karena malu bangunan era SN–KT, lalu alasan apa?”
Malaka, klik-infopol.com — Publik kembali menyoroti kebijakan pemerintahan Kabupaten Malaka di bawah kepemimpinan Bupati SBS dan Wakil Bupati HMS yang hingga kini belum menempati gedung Pusat Pemerintahan (Puspem), meskipun fasilitas tersebut telah selesai dibangun dan diserahkan sejak era kepemimpinan sebelumnya, SN–KT.
Sebaliknya, keduanya kini berkantor di salah satu gedung eks Rumah Sakit RSPP Webua, yang status pemakaiannya masih dipertanyakan.
Aktivis Malaka, Alex Mesak, menilai keputusan tersebut tidak masuk akal dan justru mengundang kecurigaan publik.
> “Puspem dibangun pakai uang rakyat, tapi malah tidak ditempati. Kalau bukan karena gengsi politik atau malu karena dibangun era SN–KT, lalu alasan apa? Jangan jadikan audit dan jalan masuk sebagai tameng,” tegas Alex.
Menurut informasi yang diperoleh media, pemerintah hanya berulang kali menyampaikan tiga alasan atas belum digunakannya Puspem:
1. Masih dalam proses audit
2. Akses jalan masuk belum rampung (padahal telah dianggarkan pada masa Bupati Simon untuk dikerjakan 2025, namun dialihkan)
3. Fokus pada urusan kesejahteraan masyarakat
Alex justru balik bertanya:
> “Kesejahteraan yang mana yang dimaksud? Justru yang terjadi adalah potensi pemborosan anggaran. Rumah jabatan tersedia tapi tidak ditempati, malah diduga sewa rumah pribadi pakai dana daerah,” lanjutnya.
—
🔍 Pertanyaan Publik Menjadi Sorotan
Hingga kini, tidak ada keterangan resmi mengenai:
Apakah gedung eks RS RSPP Webua disewa menggunakan APBD atau ditempati secara gratis?
Jika disewa, berapa nilai anggaran per tahun?
Mengapa anggaran jalan masuk Puspem yang sudah disiapkan justru dialihkan? Dialihkan ke mana dan atas pertimbangan apa?
Apakah benar pemerintah tetap menganggarkan sewa dan renovasi rumah pribadi Bupati dan Wakil Bupati, padahal rumah jabatan sudah tersedia?
Aktivis meminta pemerintah bersikap transparan.
> “Buka data penggunaan anggaran, tunjukkan dokumen sewa kantor sementara dan rumah dinas. Kalau pemimpin hanya mengandalkan alasan audit dan kesejahteraan, itu tidak bisa dijadikan pegangan tanpa data,” ujar Alex.
—
📢 Desakan Publik
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Malaka memberikan keterangan resmi serta membuka dokumen terkait:
Status pemanfaatan gedung Puspem
Anggaran sewa kantor sementara dan rumah jabatan
Alokasi anggaran pemeliharaan, rehab, dan pengalihan penggunaan dana
Skema audit dan hasil sementara (jika memang jadi alasan utama)
> “Ini bukan hanya soal kantor, tapi soal etika pemimpin dan tata kelola anggaran daerah,” tutup Alex.
