Terima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Ini Harapan Gubernur NTT
klik-infopol.com- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Aula Fernandes, Kupang pada Senin, (11/8/2025) siang. Kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ini dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah di daerah.
Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus ketua tim kunjungan kerja reses dalam kesempatan itu mengatakan bahwa kedatangan Komisi IX DPR RI bersama mitra terkait adalah menyerap aspirasi, mengidentifikasi masalah di daerah untuk kemudian menjadi bahan siding di DPR RI nantinya.
“Hari ini kami dari Komisi IX melakukan kunjunga kerja ke NTT untuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, menyerap aspirasi dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi teman-teman di daerah. Apa yang didapat nantinya bisa menjadi bahan sidang di DPR RI,” jelasnya.
Gubernur Melki Laka Lena dalam sapaan pembukanya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada anggota Komisi IX DPR RI yang telah berkenan berkunjung ke NTT dalam rangka pelaksanaan reses tersebut.
“Ini teman-teman saya semua. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di NTT,” ujar Melki.
Menurutnya kunjungan ini merupakan sebuah kehormatan dan menjadi momentum strategis bagi NTT untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengatasi berbagai tantangan di sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.
Kepada Anggota Komisi IX DPR RI dan Mitra terkait yang hadir, politisi Golkar ini menyampaikan bahwa persoalan stunting, peningkatan kasus penyakit menular dan disparitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di banyak fasilitas kesehatan di NTT masih jadi persoalan serius yang perlu diperhatikan secara serius.
Sementara itu, lanjutnya, di sektor ketenagakerjaan, NTT memiliki sekitar 1 juta pekerja informal dan hanya sekitar 13 persen di antaranya yang tercakup dalam program Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk meningkatkan cakupan UCJ tersebut.
“Menghadapi tantangan yang kompleks ini, kami tidak tinggal diam. Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya mengakselerasi berbagai kebijakan dan inovasi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, tangguh, dan produktif,” ujar Melki.
Melki Laka Lena menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT saat ini telah mencanangkan program Posyandu Tangguh sebagai ujung tombak percepatan pengentasan stunting. Tujuannya adalah menjadikan Posyandu sebagai pos komando utama dalam penanganan gizi, deteksi dini, edukasi, dan promosi gaya hidup sehat di tingkat komunitas.
Sementara di sektor ketenagakerjaan dan jaminan sosial, Pemerintah Provinsi NTT telah meluncurkan Perlindungan Jamsostek bagi 100.000 Pekerja Miskin, Miskin Ekstrem, dan Pekerja Rentan dengan pembiayaan melalui skema APBD pada 21 Juli 2025 lalu.
Namun demikian, Melki Laka Lena menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT membutuhkan dukungan serius dan intervensi anggaran untuk pembangunan NTT di berbagai sektor.
Terkait dengan persoalan kesehatan di NTT yang dikemukakan dalam kunjungan kerja ini, Sri Meliyani, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra menegaskan perlu adanya intervensi dari Pemerintah.
“Ini potret salah satu provinsi di Indonesia yang tidak bisa kita lihat dari jauh. Harus ada intervensi untuk persoalan kesehatan di NTT. Kalau kita mau menyamakan NTT dengan daerah lain di Indonesia maka perlu ada intervensi pusat,” tegasnya.
Sementara itu, Ade Rizky Pratama, anggota Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT atas langkah progresifnya memberikan Perlindungan Jamsostek bagi 100.000 Pekerja Miskin, Miskin Ekstrem, dan Pekerja Rentan dengan pembiayaan melalui skema APBD.
“Disaat kondisi NTT yang demikian, tapi Pemprov (NTT) masih berinisiatif untuk memberikan perlindungan jamsostek bagi 100.000 pekerja, saya kira itu luar biasa dan perlu diapresiasi,” ujarnya.
Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan dari Komisi IX DPR RI ini dan berharap dukungan dari pemerintah pusat untuk pembangunan NTT ini diberbagai sektor.
“Kondisi NTT masih memprihatinkan dari berbagai sektor. Dan tentunya kami senang kalau ada kunjungan dari pusat seperti ini,” ujar Johni.
Menurut Johni, di tengah terbatasnya ruang fiskal, NTT membutuhkan dukungan dan perhatian serius dari Pemerintah Pusat.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Staf Ahli Menteri bidang Hubungan Antar Lembaga kementerian Ketenagakerjaan RI, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dewan Pengawas dan Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas dan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan RI, Direktur Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional, Pimpiran Perangkat Daerah Provinsi NTT dan insan pers.
Demikian Siaran Pers ini dibuat untuk dipublikasikan. #AyoBangunNTT
Penulis: Baldus Sae
Foto: Dio Ceunfin
Video: Meldo Nailopo
