Presiden Perintahkan Hemat, Pemkab Malaka Pamer Fortuner: Ketika Kekuasaan Kehilangan Rasa Malu

Presiden Perintahkan Hemat, Pemkab Malaka Pamer Fortuner: Ketika Kekuasaan Kehilangan Rasa Malu

Ketua Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND)Tangerang selatan, Ferdinandus Klau Seran alias Bob, menyebut kebijakan ini mencerminkan krisis kepekaan sosial pemerintah daerah.

Klik-infopol. Com|Tangerang selatan—Saat Presiden Prabowo Subianto menyerukan efisiensi anggaran sebagai jalan menyelamatkan keuangan negara dan memulihkan kepercayaan publik, Pemerintah Kabupaten Malaka justru mempertontonkan sikap sebaliknya: boros, tidak peka, dan terlepas dari realitas rakyatnya sendiri.

Pengadaan empat unit Toyota Fortuner 2.8 VRZ senilai Rp2,2 miliar bukan sekadar kesalahan teknis kebijakan. Ini adalah tamparan terbuka terhadap instruksi Presiden dan sekaligus cermin telanjang dari watak kekuasaan daerah yang gagal membaca situasi nasional.

Ketika rakyat diminta bersabar karena keterbatasan anggaran, pejabat justru diberi kendaraan mewah. Ketika Presiden bicara penghematan, Malaka mempraktikkan pemborosan. Di titik ini, yang bermasalah bukan lagi regulasi—tetapi nurani pemerintahan.

Bukan Salah Administrasi, Tapi Salah Arah Kekuasaan

Pemkab Malaka mungkin merasa aman karena pengadaan mobil ini “sesuai prosedur”. Tapi publik harus paham: banyak kebijakan sah secara hukum, tapi busuk secara etika.

Fortuner bukan kendaraan darurat pelayanan rakyat. Ia adalah simbol kenyamanan elite. Maka ketika mobil jenis ini diprioritaskan di daerah dengan:

• PAD rendah,
• desa-desa dengan jalan rusak,
• layanan kesehatan terbatas,
• dan ekonomi rakyat yang rapuh,

maka pesan yang sampai ke publik hanya satu:
pejabat didahulukan, rakyat belakangan.

Lebih parah lagi, satu unit mobil bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Ini ironi yang nyaris kejam. PMD seharusnya menjadi benteng terakhir kepentingan desa, bukan kas tambahan untuk fasilitas elite Forkopimda.

Efisiensi Dilanggar, Presiden Diperlakukan Sepele

Instruksi Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran adalah garis kebijakan nasional, bukan saran santai. Ketika kepala daerah mengabaikannya, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran, tapi wibawa pemerintahan pusat.

Jika pembelian mobil mewah di tengah instruksi penghematan dibiarkan tanpa koreksi, maka negara sedang memberi contoh buruk:
bahwa disiplin anggaran hanya berlaku untuk rakyat, bukan untuk penguasa.

Ini berbahaya. Ini preseden.

Rp2,2 Miliar: Antara Mobil Pejabat dan Nasib Rakyat

Mari bicara jujur dan kasar pada fakta.

Rp2,2 miliar di Malaka bisa berarti:

• Puluhan anak tertolong layanan kesehatan,
• Desa tersambung jalan,
• UMKM bertahan hidup,
• Keluarga miskin bernapas lebih lega.

Namun anggaran itu kini berwujud empat unit mobil pejabat.

Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi “apakah boleh?”, tapi “apakah pantas?”

Dan jawabannya: tidak pantas.

Malaka Salah Bercermin

Malaka bukan daerah kaya. Jangan bergaya seperti daerah kaya.
Malaka belum selesai dengan persoalan dasar, tapi sudah sibuk memoles simbol kekuasaan.

Jika orientasi pemerintah daerah masih seperti ini, maka pembangunan hanya akan berputar di lingkar elite—sementara rakyat tetap menjadi penonton.

Sejarah tidak mencatat merek mobil pejabat. Sejarah mencatat keberpihakan.

Dan hari ini, Pemkab Malaka sedang mencatatkan diri di sisi yang keliru.

PERNYATAAN SIKAP RESMI

Liga Mahasiswa  Nasional Untuk Demokrasi (LMND) TANGERANG SELATAN

Menyoal Pengadaan Mobil Dinas Mewah Pemkab Malaka di Tengah Instruksi Efisiensi Presiden

Kami, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Tangerang Selatan, dengan ini menyatakan sikap:

MENILAI

• Pengadaan 4 unit mobil dinas Toyota Fortuner senilai ± Rp2,2 miliar oleh Pemkab Malaka tidak mencerminkan semangat efisiensi nasional.

• Kebijakan tersebut melukai rasa keadilan publik, terutama masyarakat desa dan kelompok rentan.

• Penggunaan anggaran Dinas PMD untuk kendaraan dinas adalah penyimpangan logika pembangunan desa.

• Keputusan ini memperkuat kesan bahwa kepentingan elite lebih diutamakan daripada pelayanan rakyat.

MENUNTUT

• Pemkab Malaka membuka secara transparan seluruh dokumen pengadaan mobil dinas kepada publik.

• Inspektorat dan BPK melakukan audit khusus atas pengadaan kendaraan dinas tersebut.

• Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi kepatuhan Pemkab Malaka terhadap instruksi efisiensi Presiden.

• Pemkab Malaka menghentikan sementara belanja non-esensial dan mengalihkan anggaran ke sektor pelayanan dasar.

• Kepala daerah memberikan penjelasan terbuka kepada rakyat, bukan sekadar klarifikasi administratif.

PENEGASAN

Kami menegaskan bahwa rakyat bukan pelengkap kekuasaan.
Setiap rupiah anggaran publik harus berpihak, bukan memanjakan.

Kami tidak butuh pemimpin yang pandai tampil, kami butuh pemimpin yang berani bekerja.Tidak haus pujian,tapi haus akan keadilan.

Pemerintah daerah terus mengutamakan gaya, maka jangan salahkan rakyat, kepercayaan berubah menjadi perlawanan.

Jika pemerintah daerah terus menutup telinga, maka kontrol publik akan diperkeras.

—————
Editor: Andry Bria
Redaksi: Klik-Infopol.com — Suara Rakyat, Fakta & Integritas
Oleh: Ferdinandus Klau Seran (Bob)
Ketua   Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND)Tangerang Selatan