Makasar, klik-infopol. com—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menuai sorotan. Bukan hanya karena anggarannya yang fantastis, tapi juga karena pengelolaan 41 unit dapur MBG disebut-sebut berada di bawah kendali individu yang memiliki keterkaitan langsung dengan pejabat legislatif.
Informasi di lapangan menyebut, salah satu pengelola jaringan dapur MBG merupakan anak dari pejabat tinggi di DPRD Sulsel. Fakta tersebut memicu pertanyaan publik soal independensi dan transparansi pengelolaan program.
📌 Data indikatif yang beredar:
Anggaran per dapur: ± Rp1,5 miliar
Total 41 dapur: ± Rp61,5 miliar
Rata-rata porsi per dapur: ± 3.000 porsi/hari
Estimasi keuntungan usaha (jika ada margin Rp2.000/porsi): ± Rp246 juta/hari
Meski angka-angka tersebut masih perlu diverifikasi secara resmi, publik menilai perlu adanya audit keterbukaan agar program sosial ini tidak menjadi celah bisnis bagi pihak yang memiliki akses politik.
“Program sosial berbasis anggaran publik wajib dijalankan secara profesional, bukan melalui pola koneksi kekuasaan.”
– Catatan pemerhati kebijakan publik.
💬 Sejumlah aktivis dan pengamat anggaran mendesak pemerintah provinsi membuka detail mekanisme pengadaan, pemilihan pengelola dapur, hingga skema audit keuangan. Mereka khawatir, tanpa pengawasan ketat, program MBG justru berubah menjadi proyek keluarga.
3. Penjelasan resmi Pemprov dan DPRD untuk mencegah prasangka konflik kepentingan.
—
Program bergizi semestinya memberi manfaat langsung ke rakyat, bukan membuka ruang privilese.
Saat hak anak-anak memperoleh gizi dipertaruhkan, kepercayaan publik wajib dijaga dengan keterbukaan.
