Pemkab Malaka Diduga Abaikan Instruksi Efisiensi Presiden, Beli 4 Unit Mobil Dinas Fortuner
Malaka, klik-infopol.com — Di tengah instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka justru membelanjakan lebih dari Rp2 miliar untuk pengadaan empat unit mobil dinas Toyota Fortuner 2.8 VRZ pada Agustus 2025.
Tiga unit kendaraan dibeli melalui anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), sementara satu unit lainnya berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Mobil-mobil tersebut kemudian dipinjamkan kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kejaksaan Negeri, Polres, Kodim, dan Pengadilan Negeri. Penyerahan kendaraan dilakukan disertai berita acara pinjam pakai yang ditandatangani langsung oleh Bupati Malaka bersama masing-masing penerima.
—
Rincian Anggaran Pengadaan Mobil Dinas Fortuner
Sumber Anggaran Jumlah Unit Biaya Per Unit Total Biaya
Kesbangpol (DAU) 3 ± Rp550 juta ± Rp1,65 miliar
Dinas PMD 1 ± Rp550 juta ± Rp550 juta
Total 4 — ± Rp2,2 miliar
—
Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Johannes H. Siregar, menjelaskan bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk menunjang operasional pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, langkah Pemkab Malaka ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
> “Di tengah himbauan Presiden untuk efisiensi, membeli mobil mewah seperti ini jelas membingungkan publik. Apa prioritas Pemkab Malaka sebenarnya?”
— Pengamat kebijakan publik Malaka
Aktivis lokal Jober, juga menyoroti pemborosan tersebut.
> “Rakyat menunggu infrastruktur, pelayanan dasar, dan program kesejahteraan, bukan mobil mewah untuk pejabat,” tegas Jober.
Lebih lanjut, Jober menilai bahwa semangat efisiensi yang dimaksud Presiden Prabowo seharusnya dipahami secara utuh oleh pemerintah daerah.
> “Efisiensi anggaran yang dimaksud Presiden Prabowo harusnya bisa diterjemahkan dengan benar. Kabupaten Malaka belum saatnya belanja yang mewah-mewah, mengingat PAD kita sangat minim. Malaka bukan Kalimantan, Papua, atau Bali yang punya pendapatan daerah besar,” ujarnya.
Ia menegaskan, fondasi utama pembangunan daerah seharusnya bertumpu pada tiga sektor penting: pertanian, peternakan, dan perikanan.
> “Tiga tungku besar ini harus menjadi fondasi dan spirit Kabupaten Malaka untuk membangun daerah secara mandiri dan berkelanjutan,” tutup Jober.
—
Publik kini mempertanyakan, apakah pengadaan mobil dinas ini benar-benar mendesak untuk operasional Forkopimda atau hanya menjadi simbol gengsi pejabat daerah.
Dengan total biaya mencapai Rp2,2 miliar, keputusan tersebut dinilai kontraproduktif terhadap prinsip efisiensi dan akuntabilitas anggaran yang sedang digalakkan pemerintah pusat.
Publik pun bertanya: pelayanan rakyat atau gengsi pejabat, mana yang jadi prioritas Pemkab Malaka?
