Pelantikan Pejabat di Pantai Cemara Abudenok Jadi Bahan Olok-olok Publik, IMMALA Jakarta Minta Bupati Malaka Klarifikasi Terbuka

Pelantikan Pejabat di Pantai Cemara Abudenok Jadi Bahan Olok-olok Publik, IMMALA Jakarta Minta Bupati Malaka Klarifikasi Terbuka

Klik-infopol. Com|JAKARTA – Ikatan Mahasiswa Malaka (IMMALA) Jakarta menyatakan sikap tegas terhadap pelantikan sejumlah pejabat Eselon II dan III Pemerintah Kabupaten Malaka yang digelar di Pantai Cemara Abudenok pada 9 Januari 2026. Pelantikan yang seharusnya sakral dan penuh kehati-hatian itu justru terkesan seremonial tanpa kendali, bahkan menyeret wibawa daerah ke ruang ejekan publik.

IMMALA Jakarta menilai pelantikan tersebut berubah menjadi lelucon birokrasi ketika pemandu acara (MC) secara terbuka menyebut nama calon pejabat yang tidak lazim dan menimbulkan kebingungan publik, yakni “Nela Pun Suami”, lalu tetap melanjutkan pembacaan Nomor Induk Pegawai (NIP) di hadapan Bupati Malaka, para pejabat yang dilantik, serta tamu undangan.

Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius. Nama yang disebutkan MC tersebut tidak tercantum dalam data kependudukan resmi (KTP), namun proses pelantikan tetap dilanjutkan seolah tidak ada persoalan administratif.

Bagi IMMALA Jakarta, ini bukan kesalahan sepele, melainkan indikasi ketidakcermatan serius dalam urusan pemerintahan.

“Pelantikan pejabat bukan acara hiburan. Ini menyangkut legalitas jabatan, tanggung jawab publik, dan marwah birokrasi daerah,” tegas IMMALA Jakarta.

IMMALA Jakarta menilai peristiwa ini berpotensi melanggar regulasi, di antaranya:
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan,

• serta Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrasi.

Kesalahan dalam penyebutan identitas pejabat pada forum resmi negara tidak dapat dianggap remeh, karena menyangkut keabsahan administrasi dan akuntabilitas jabatan publik.

IMMALA Jakarta menegaskan, persoalan ini mungkin terlihat biasa bagi sebagian pihak, namun bagi masyarakat Malaka—terutama generasi muda—peristiwa ini memalukan. Di media sosial, Kabupaten Malaka justru menjadi bahan candaan dan olok-olok netizen, bukan karena prestasi, melainkan karena kekacauan seremonial pemerintahan.

“Atas dasar itu, kami menyampaikan peringatan keras kepada Bupati Kabupaten Malaka, Stefanus Bria Seran, agar kejadian serupa tidak pernah terulang. Sangat ironis jika pelantikan pejabat justru tidak mampu dikendalikan secara disiplin oleh pimpinan birokrasi,” lanjut pernyataan IMMALA Jakarta.

IMMALA Jakarta secara tegas menuntut klarifikasi terbuka dari Bupati Malaka terkait insiden tersebut, khususnya mengenai penyebutan nama “Nela Pu Mama” oleh pemandu acara.

Klarifikasi ini penting agar publik mengetahui secara jelas siapa pejabat yang sah dan menempati jabatan Kepala Dinas dimaksud, serta untuk menghindari spekulasi liar di tengah masyarakat.

“Jangan main-main dengan urusan pemerintahan. Administrasi negara bukan ruang improvisasi,” tegas IMMALA Jakarta.

Sebagai bagian dari masyarakat Malaka, IMMALA Jakarta menyatakan komitmennya untuk terus mengawal setiap langkah pemerintahan Kabupaten Malaka, memantau perkembangan informasi, serta mengingatkan penguasa agar tetap berjalan di atas rel hukum, etika birokrasi, dan tanggung jawab publik.

IMMALA Jakarta menutup pernyataannya dengan penegasan:
kekuasaan boleh berganti, tetapi ketelitian dan tanggung jawab tidak boleh ditawar.

—————
Editor: Andry Bria
Redaksi: Klik-Infopol.com — Suara Rakyat, Fakta & Integritas