“NEGARA DIJADIKAN LAWAKAN: Pelantikan Pejabat Malaka Diparodikan, Etika Pemerintahan Runtuh di Tangan Penguasa;
“NEGARA DIJADIKAN LAWAKAN: Pelantikan Pejabat Malaka Diparodikan, Etika Pemerintahan Runtuh di Tangan Penguasa;
SAKRALITAS DIHANCURKAN: IMMALA Kupang Bongkar Pelantikan “Aneh” Pemkab Malaka, Negara Dipermainkan”
Klik-infopol. Com|Kupang, NTT – Pelantikan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka yang digelar pada Jumat, 9 Januari 2026, di Pantai Cemara Abudenok, menuai kecaman keras dari Ikatan Mahasiswa Malaka Kupang (IMMALA Kupang). Prosesi yang seharusnya sakral, bermartabat, dan mencerminkan wibawa negara itu justru dinilai berubah menjadi lawakan publik yang mencederai etika, moral, dan marwah pemerintahan daerah.
Sorotan tajam ini muncul setelah beredarnya video pendek berdurasi sekitar satu menit di ruang publik. Dalam video tersebut, terlihat kejanggalan serius pada prosesi pelantikan, di mana protokol pelantikan menyebut nama pejabat yang dilantik dengan istilah yang tidak lazim dan tidak pantas dalam forum resmi kenegaraan, yakni diganti dengan sebutan “nela pun suami”. Kejadian ini memicu kemarahan publik dan menjadi bahan kecaman luas.
Ketua IMMALA Kupang menilai peristiwa tersebut sebagai simbol runtuhnya etika dan moral kepemimpinan di Kabupaten Malaka. Menurutnya, pelantikan pejabat publik bukan sekadar seremoni administratif, melainkan tindakan kenegaraan yang sarat nilai hukum, etika jabatan, dan tanggung jawab konstitusional.
“Pelantikan ini bukan lagi momentum sakral. Ini telah berubah menjadi panggung sandiwara kekuasaan. Negara dipermainkan, jabatan direndahkan, dan rakyat dipaksa menonton,” tegas Ketua IMMALA Kupang.
Ia menambahkan, penyebutan nama pejabat dengan istilah yang tidak pantas dalam forum resmi negara menunjukkan krisis kepemimpinan yang serius, sekaligus memperlihatkan kegagalan pemerintah daerah dalam menjaga profesionalitas tata kelola pemerintahan.
“Ini bukan soal salah ucap. Ini soal cara pandang penguasa terhadap negara. Ketika forum resmi dijadikan bahan candaan, maka etika pemerintahan sudah mati,” ujarnya.
⚖️ Pandangan Ahli Hukum Tata Negara
Seorang pakar hukum tata negara (simulasi) menilai bahwa peristiwa tersebut tidak bisa dipandang sebagai kesalahan teknis semata, melainkan sebagai pelanggaran serius terhadap asas kepatutan dan etika pemerintahan.
“Pelantikan pejabat adalah tindakan hukum administrasi negara yang mengandung legitimasi kekuasaan. Prosesi itu harus dijalankan dengan tertib, hormat, dan bermartabat. Ketika pelantikan diparodikan atau dijadikan bahan candaan, maka yang dirusak adalah legitimasi dan wibawa negara itu sendiri,” jelasnya.
Menurutnya, forum kenegaraan bukan ruang bebas untuk humor personal atau tafsir budaya yang tidak pada tempatnya.
“Negara secara tegas membedakan ruang privat dan ruang publik. Dalam prosesi kenegaraan, setiap ucapan memiliki konsekuensi etis dan simbolik. Penyebutan yang tidak pantas terhadap pejabat dalam pelantikan melanggar asas profesionalitas dan kepantasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”
Ia menegaskan, tanggung jawab tidak bisa dibebankan hanya kepada petugas protokol atau panitia pelaksana.
“Dalam hukum administrasi negara, kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian memikul tanggung jawab penuh atas sah, tertib, dan etisnya prosesi pelantikan. Pembiaran terhadap pelanggaran etika adalah bentuk kelalaian kekuasaan.”
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa normalisasi peristiwa semacam ini berbahaya bagi demokrasi lokal.
“Jika pelanggaran etika kenegaraan dibiarkan, maka yang terjadi adalah pembusukan sistem. Wibawa negara terkikis, kepercayaan publik runtuh, dan pemerintahan kehilangan legitimasi moral.”
Citra Daerah Dipertaruhkan
IMMALA Kupang menilai insiden ini semakin memperburuk citra Kabupaten Malaka di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut bahwa persoalan ini bukan kejadian tunggal, melainkan bagian dari masalah serius dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Dengan kejadian seperti ini, Malaka hari ini pantas dievaluasi secara menyeluruh. Kami bahkan menilai Malaka layak disebut sebagai salah satu daerah dengan kualitas pelayanan dan etika pemerintahan terburuk di NTT,” tegas Ketua IMMALA Kupang.
Desakan Klarifikasi dan Evaluasi
IMMALA Kupang mendesak Pemerintah Kabupaten Malaka, khususnya kepala daerah dan jajaran terkait, untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik atas insiden tersebut. Mereka juga menuntut evaluasi total terhadap panitia dan protokol pelantikan, serta penegasan komitmen pemerintah daerah untuk menjunjung tinggi etika dan marwah institusi negara.
“Pemerintahan bukan panggung sandiwara. Kekuasaan tanpa etika hanya akan melahirkan kegaduhan dan ketidakpercayaan publik,” tutup Ketua IMMALA Kupang.
—————
Editor: Andry Bria
Redaksi: Klik-Infopol.com — Suara Rakyat, Fakta & Integritas
