Malaka Boros Saat Presiden Instruksikan Hemat, Rp2,2 Miliar Untuk 4 Mobil Fortuner Dibandingkan Dana Pelayanan Rakyat
Malaka, klik-infopol.com — Saat Presiden mendorong efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Malaka justru membeli empat unit Toyota Fortuner 2.8 VRZ senilai ± Rp2,2 miliar pada Agustus 2025. Tiga unit dibiayai dari anggaran Kesbangpol melalui DAU, satu unit dari Dinas PMD.
Keempat mobil ini dipinjamkan kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) termasuk Kejaksaan Negeri, Polres, Kodim, dan Pengadilan Negeri, disertai berita acara pinjam pakai.
Perbandingan Biaya Mobil vs Dana Publik:
Item Biaya Keterangan
4 unit Toyota Fortuner ± Rp2,2 miliar Untuk operasional Forkopimda
Pembangunan 1 unit Posyandu ± Rp150 juta Fasilitas pelayanan kesehatan dasar
Bantuan modal UMKM ± Rp200 juta Untuk puluhan pelaku usaha mikro
Perbaikan jalan desa 1 km ± Rp500 juta Infrastruktur dasar yang langsung dirasakan warga
Dana bantuan sosial rakyat miskin ± Rp300 juta Bantuan pangan dan kesehatan bagi warga terdampak
Analisis: Biaya pengadaan empat mobil mewah setara dengan:
14 Posyandu baru, atau
Modal UMKM untuk lebih dari 10 kelompok usaha, atau
Perbaikan hampir 5 km jalan desa, atau
Bantuan sosial untuk ribuan warga miskin.
Kritik tajam datang dari pengamat dan aktivis:
> “Rakyat butuh layanan dasar dan infrastruktur, bukan mobil mewah untuk pejabat. Keputusan ini jelas bertentangan dengan instruksi Presiden soal efisiensi,” kata pengamat kebijakan publik di Malaka.
Aktivis lokal Malaka, Jober, juga menyoroti kebijakan pengadaan mobil mewah ini. Ia menilai langkah Pemkab tidak mencerminkan semangat efisiensi yang sedang digalakkan pemerintah pusat.
> “Kebijakan ini jauh dari rasa keadilan. Saat rakyat masih berjuang dengan jalan rusak dan layanan dasar terbatas, justru pejabat menikmati fasilitas mewah. Ini bukan soal mobil, tapi soal kepekaan terhadap penderitaan rakyat,” tegas Jober.
Menurutnya, anggaran Rp2,2 miliar seharusnya diarahkan untuk sektor produktif seperti pemberdayaan UMKM, perbaikan infrastruktur desa, atau penguatan layanan kesehatan masyarakat.
> “Kalau pemerintah mau benar-benar berpihak, tunjukkan lewat prioritas anggaran. Jangan hanya bicara efisiensi di mulut, tapi boros di lapangan,” tambahnya.
> “Dengan Rp2,2 miliar, Pemkab bisa mengubah banyak kehidupan rakyat. Sekarang, dana itu hanya untuk gengsi pejabat. Publik pasti bertanya: siapa yang diutamakan?”
Langkah ini menimbulkan pertanyaan serius soal prioritas anggaran, transparansi, dan akuntabilitas di Pemkab Malaka. Publik menuntut klarifikasi: apakah pengadaan mobil mewah ini memang mendesak, atau sekadar simbol status pejabat.
Publik mempertanyakan: Mobil mewah untuk pejabat atau layanan untuk rakyat?
