“Ketika Rakyat Kecil Menyeret Kekuasaan ke Kursi Pesakitan;
14 Agustus 2025: Hari Ketika Kekuasaan Mulai Diadili
Adat, Kekuasaan, dan Pengkhianatan Nurani: Catatan Perlawanan Rakyat Malaka”
Klik-infopol. com|malaka—Sejarah sering ditulis oleh mereka yang berkuasa. Namun ada saat-saat tertentu ketika sejarah justru lahir dari keberanian rakyat kecil—mereka yang selama ini dipinggirkan, diremehkan, bahkan dilukai martabatnya. Tulisan ini adalah catatan tentang bagaimana rakyat kecil berhadapan langsung dengan kekuasaan, dan dengan keberanian yang tersisa, menyeretnya ke kursi pesakitan.
Selama bertahun-tahun, kekuasaan dijalankan secara semena-mena.
Banyak korban jatuh tanpa pernah tercatat. Kata-kata penghinaan dilontarkan tanpa rasa bersalah: asu, fahi, karawa. Bahkan para tetua adat—penjaga nilai dan martabat masyarakat—tidak luput dari sikap tidak hormat. Kekuasaan seolah memberi legitimasi untuk merendahkan sesama manusia.
Ironisnya, semua tindakan itu dibungkus dengan klaim sebagai orang beradat, seolah menjunjung tinggi nilai Wesey Wehali Sebete Sladi. Pertanyaannya sederhana, tetapi menusuk: di mana nurani itu berada ketika adat hanya dijadikan slogan, bukan pegangan hidup?
Dalam praktik kekuasaan, dikenal pola lama: pukul-rangkul. Yang kritis ditekan, yang patuh dirangkul.
Selama kuasa besar berada di tangan segelintir orang, keadilan terasa jauh dari jangkauan rakyat kecil. Namun sejarah tidak selalu berpihak pada kekuasaan. Ia menunggu keberanian untuk dibangunkan.
Hari itu akhirnya datang.
14 Agustus 2025 menjadi penanda.
Hari ketika amarah yang lama dipendam menemukan jalannya.
Hari ketika masyarakat kecil Malaka, bersama nilai-nilai leluhur Alam Malaka, memilih untuk tidak lagi diam.
Boleh saja kebenaran disangkal di lapangan hijau opini dan kekuasaan. Namun pada akhirnya, fakta berbicara di meja hijau pengadilan.
Untuk pertama kalinya, rakyat kecil berhasil menyeret seorang pejabat dengan power besar ke kursi pesakitan. Sebuah peristiwa penting yang menegaskan satu hal: kekuasaan bukanlah tameng abadi dari hukum.
Perjalanan menuju keadilan tidak singkat. Waktu berjalan panjang hingga 29 Januari 2026, hari penghakiman. Hari pembuktian—apakah hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu, atau kembali menguatkan stigma lama: tumpul ke atas, tajam ke bawah.
Walaupun pasal demi pasal berubah dalam proses hukum, para korban memilih untuk tetap percaya. Percaya bahwa hakim, penyidik, dan seluruh aparat penegak hukum bekerja secara profesional, jujur, dan berani berdiri di atas keadilan.
Kekerasan Terjadi Saat Korban Beratribut Organisasi
Fakta penting yang tidak boleh diabaikan: saat peristiwa penganiayaan terjadi, saya sedang mengenakan atribut organisasi dan baru selesai menjalankan kegiatan organisasi secara sah.
Artinya, kekerasan itu tidak hanya menyasar saya sebagai individu, tetapi juga mencederai nama baik organisasi yang saya wakili.
Kekerasan tersebut memiliki dimensi yang lebih luas—bukan sekadar luka fisik, tetapi juga serangan terhadap martabat kolektif.
“Saya dipukul bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari organisasi. Nama baik kami ikut tercoreng.”
Karena itu, perkara ini tidak bisa dipersempit sebagai konflik personal. Ini adalah persoalan kekuasaan, penghormatan terhadap hukum, serta perlindungan terhadap hak berekspresi dan berorganisasi.
Perkara ini harus menjadi pelajaran bersama.
Bukan untuk balas dendam, tetapi efek jera.
Agar setiap orang yang diberi kuasa berpikir sebelum bertindak.
Agar kekuasaan tidak lagi digunakan untuk melukai, merendahkan, dan menambah daftar korban.
Cukuplah korban berhenti pada Alfons Leki.
Jangan ada lagi korban berikutnya.
Jangan ada lagi rakyat kecil yang harus berjuang sendirian melawan kekuasaan yang semestinya melindungi.
Sejarah kini mencatat:
rakyat kecil bisa melawan,
dan hukum bisa ditegakkan—
jika keberanian tidak pernah padam.
Ketika Rakyat Kecil Menyeret Kekuasaan ke Kursi Pesakitan
Dari Penghinaan ke Pengadilan: Perlawanan Rakyat Kecil Melawan Kekuasaan.
