“Jejak Gelap Seroja Malaka: Dari Rumah Ambruk hingga Kontraktor Krabat”
“Jejak Gelap Seroja Malaka: Dari Rumah Ambruk hingga Kontraktor Krabat”
Malaka,klik-infopol.com—Proyek Darurat yang Jadi Lahan Basah,Proyek rehabilitasi pascabencana harusnya menjadi penyelamat warga. Namun di Malaka, anggaran besar justru membuka ruang gelap yang lama tertutup. Dana rakyat yang datang karena bencana berubah menjadi ladang proyek, lengkap dengan pemain lama, kontraktor binaan, dan praktik yang tak mengikuti aturan SK Bupati maupun SOP BNPB.
Aliran Dana dan Pemetaan Awal Kejanggalan
Dana Rp 60,46 M dari BNPB seharusnya dibagi sesuai kategori kerusakan. Namun laporan penggunaan di Malaka menunjukkan banyak titik gelap: pemilihan kontraktor tanpa tender terbuka, dominasi kontraktor tertentu, hingga penyerapan dana yang tidak berbanding lurus dengan kualitas hasil.
Lapangan Bicara: Rumah yang Roboh, Material Tak Standar
Warga desa Wederok menjadi saksi bagaimana sebuah proyek besar gagal berdiri di atas pondasi yang benar. Enam rumah rusak berat ambruk sebelum benar-benar diserahterimakan. Pemeriksaan Ombudsman mengungkap konstruksi tanpa tiang angker—indikasi kuat bahwa proyek dilakukan tanpa standar teknik.
Kondisi serupa muncul di kategori rusak ringan: banyak rumah hanya dicat, genteng tidak diganti, tiang tidak diperbaiki. Padahal anggaran per unit mencapai Rp 10 juta.
Jejak Kontraktor Krabat & Subkontraktor Bayangan
Lebih dari 28 CV terlibat, namun sebagian besar pemiliknya berasal dari lingkaran kecil yang sudah dikenal sering mengerjakan proyek APBD. Beberapa nama kontraktor juga disebut memiliki hubungan keluarga dengan pejabat daerah.
Tidak berhenti di situ—ada laporan bahwa sebagian anggota DPRD ikut bermain di balik layar sebagai subkontraktor bayangan.
Ini membuka dua pertanyaan besar:
1. Siapa yang sebenarnya mengendalikan proyek ini?
2. Mengapa pekerjaan tidak mengikuti mekanisme swakelola sebagaimana SK Bupati?
Pengawasan Lemah, Konsultan Dipertanyakan,CV Anugerah Adicipta sebagai konsultan pengawas dinilai tidak melakukan fungsi kontrol efektif. Ada dugaan bahwa mereka tetap menandatangani serah-terima meski masa kontrak telah lewat.
Kelemahan pengawasan ini memperkuat pola bahwa proyek tidak dirancang untuk kualitas, melainkan penyerapan anggaran.
Polda Mulai Bergerak — BPBD Malaka Panik?
Pemanggilan sejumlah pihak oleh Polda NTT memicu reaksi cepat. BPBD Malaka mendadak mengumpulkan seluruh kontraktor.
Publik menilai:
Ada upaya menata ulang narasi
Ada kemungkinan konsolidasi untuk menyamakan keterangan
Ada potensi tekanan terhadap kontraktor kecil, Benarkah Kerugian Negara Mencapai Rp 15,3 Miliar?
Dari perhitungan teknis dan laporan lapangan, angka 15,3 miliar menjadi estimasi awal kerugian negara. Angka ini terutama berasal dari:
kategori rusak ringan yang tidak sesuai RAB,selisih material
proyek yang belum selesai tapi dilaporkan rampung
rumah roboh
dugaan markup pembelian material
Jalan Tengah Menuju Titik Terang
Kasus ini belum selesai. Warga masih menunggu:
audit BPK
kelanjutan penyidikan Polda NTT
tindak lanjut laporan ke KPK
keterbukaan BPBD soal daftar kontraktor dan nilai paket
Pertanyaan mendasar masih menggantung:
> Apakah proyek Seroja benar dibangun untuk korban bencana, ataukah untuk menyehatkan kantong segelintir orang?
—
Editor: Andry Bria
Redaksi: Klik-Infopol.com — Suara Rakyat, Fakta & Integritas
