Inspektorat Malaka Tumpul: Audit Berulang, Korupsi Tetap Subur, Rakyat Hanya Jadi Penonton

Janji Audit dari Pilkada ke Pilkada Tinggal Retorika, Transparansi Nol, Efek Jera Nihil

Klik-infopol. com|Malaka —
Kedatangan Inspektorat Kabupaten Malaka ke 127 desa di 12 kecamatan kembali memantik tanda tanya besar di tengah masyarakat. Audit yang seharusnya menjadi alat koreksi dan penegakan disiplin keuangan negara justru dipersepsikan sebagai ritual administratif tanpa daya gigit. Tidak ada efek jera. Tidak ada perubahan nyata. Yang tersisa hanya laporan dan keheningan.

Janji audit sesungguhnya bukan hal baru. Sejak masa kampanye Pilkada 2020, audit dijual sebagai simbol keberanian dan komitmen bersih-bersih birokrasi. Kala itu, audit 127 desa, 12 kecamatan, seluruh OPD, bahkan mantan bupati, dikumandangkan sebagai bukti keseriusan membangun Malaka tanpa noda. Narasinya tegas: tidak mau duduk di kursi kekuasaan yang kotor.

Namun setelah kekuasaan diraih, audit tak pernah berujung pada langkah hukum yang tegas. Tidak ada kepala desa. Tidak ada pejabat OPD. Tidak satu pun yang dijebloskan ke penjara. Janji yang dulu lantang, menguap begitu saja. Yang tertinggal hanya kekecewaan publik.

Momentum yang sama kembali digunakan dalam Pilkada 2024. Audit kembali dijadikan amunisi politik. Lawan dianggap gagal menegakkan pengawasan. Janji pembenahan kembali diulang. Namun setelah menang dan dilantik, pola lama kembali terulang: audit berjalan, transparansi absen, hasil tak pernah terang ke publik.

“Setiap kampanye audit dijanjikan. Setelah berkuasa, audit hanya jadi formalitas. Panas di awal, dingin setelah duduk di kursi kekuasaan. Masyarakat bingung, siapa lagi yang harus dipercaya,” ungkap aktivis Ferdinandus Klau Seran/Bob).

Kecurigaan publik bukan tanpa dasar. Audit yang berulang kali berakhir tanpa konsekuensi melahirkan dugaan serius. Laporan disusun, berkas ditandatangani, lalu senyap. Dugaan penyimpangan berhenti di meja pemeriksa, tidak pernah beranjak ke proses hukum.

Di ruang hampa itulah isu “amplop” tumbuh subur. Mungkin hanya bisik-bisik. Namun ia hidup karena tak pernah dibantah dengan keterbukaan. Ketika audit tidak melahirkan kejelasan, publik berhak curiga. Pengawasan tanpa konsekuensi hanya akan melanggengkan penyimpangan.

“Masyarakat Malaka sudah muak. Audit dibicarakan di mimbar, pelaksanaannya nol. Tidak transparan. Tidak ada keberanian membuka hasil ke publik,” tegas (Bob)

Pertanyaan mendasar pun mengemuka: Inspektorat Malaka berpihak kepada siapa?
Menyelamatkan uang negara atau saling menyelamatkan sesama pejabat?

Realitas pahitnya, praktik korupsi di Malaka terasa sulit disentuh ketika kekuasaan politik saling melindungi. Pejabat dan pengusaha terus menumpuk kekayaan, sementara rakyat tetap memikul beban. Publik tidak ingin lagi dijadikan penonton dalam drama birokrasi tanpa akhir.

“Masyarakat hanya jadi penonton sinetron kekuasaan. Para aktor memainkan perannya masing-masing, sementara praktik korupsi tak pernah tamat,” lanjut ( Bob) .

Kemerdekaan sejati, kata dia, belum sepenuhnya dirasakan rakyat. Kekuasaan mungkin merdeka, tetapi masyarakat masih terbelenggu oleh ketidakadilan dan ketertutupan.

Puisi KRITIK & SARAN UNTUK PEMDA MALAKA

Audit datang seperti angin,
berisik di awal, sunyi di akhir.
Berkas menumpuk,
keadilan tak pernah turun dari meja.

Kami bukan anti pemeriksaan,
kami muak pada sandiwara.
Jika salah, sebut salah.
Jika korup, seret ke hukum.

Wahai penguasa Malaka,
jangan wariskan janji kosong.
Buka hasil audit ke publik,
atau akui bahwa pengawasan telah mati.

Rakyat tak butuh drama,
kami butuh keberanian.
Keberanian menegakkan hukum,
meski itu menyentuh kawan sendiri.

CATATAN AKHIR

Audit tanpa transparansi adalah kebohongan yang dilegalkan. Jika Pemda Malaka ingin memulihkan kepercayaan publik, satu langkah mutlak harus diambil: buka hasil audit, tindak tegas pelanggaran, dan hentikan audit sebagai alat pencitraan politik.

—

Editor: Andry Bria
Redaksi: Klik-Infopol.com — Suara Rakyat, Fakta & Integritas