INSPEKTORAT MALAKA DI UJUNG UJIAN: AUDIT BERULANG, KEBENARAN DIKUNCI, KORUPSI TERUS HIDUP

Pejabat Dinonjobkan, Hasil Audit Disembunyikan: Ada Apa dengan Inspektorat Malaka?

Klik-infopol. Com|Malaka —
Menjelang penutupan buku Tahun Anggaran 2025, publik Malaka dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar yang hingga kini tak pernah dijawab secara jujur: ke mana hasil audit Inspektorat Kabupaten Malaka?

Audit dilakukan berulang kali. Anggaran negara terserap. Pejabat diperiksa. Sejumlah aparatur bahkan sudah dinonjobkan dengan dalih pemeriksaan. Namun hingga detik ini, hasil audit tak pernah dipublikasikan secara terbuka. Tidak ada kejelasan. Tidak ada tindak lanjut. Tidak ada pemulihan hak bagi yang bersih, dan tidak ada penegakan hukum bagi yang terbukti bersalah.

Kondisi ini bukan sekadar kelalaian administrasi. Ini adalah kegagalan serius fungsi pengawasan.

Inspektorat yang seharusnya menjadi benteng terakhir pencegahan korupsi justru tampil sebagai lembaga sunyi, pasif, dan terkesan takut membuka kebenaran. Audit berakhir di meja pemeriksa. Laporan ditandatangani, lalu menghilang tanpa jejak publik.

“Masyarakat Malaka bukan bodoh.
Audit yang berulang tanpa konsekuensi hanya melahirkan kecurigaan. Kalau bersih, kenapa disembunyikan?” ungkap aktivis Ferdinandus Klau Seran/Bob).

Kecurigaan publik bukan tanpa alasan. Ketika audit tidak melahirkan sanksi, tidak disertai keterbukaan, dan tidak pernah menyentuh proses hukum, maka ruang gelap terbuka lebar. Di ruang gelap itulah isu kompromi, transaksi, dan ‘amplop’ tumbuh subur. Mungkin hanya bisik-bisik. Namun bisik itu hidup karena tak pernah dibunuh oleh transparansi.

Lebih ironis lagi, sekelompok pejabat telah menjadi “korban status”. Mereka dinonjobkan, dipermalukan secara birokratis, namun tidak pernah diberi kejelasan hasil audit. Jika mereka bersalah, seret ke hukum. Jika tidak, pulihkan hak dan martabatnya.

Membiarkan kondisi ini menggantung hingga 2026 adalah preseden buruk dan biadab bagi tata kelola pemerintahan Malaka.

“Inspektorat jangan jadi alat menggantung nasib orang.Ini negara hukum, bukan ladang sandiwara,” lanjut Bob.

Publik kini bertanya dengan nada lebih keras:
Inspektorat Malaka bekerja untuk siapa?
Untuk menyelamatkan uang negara, atau saling menyelamatkan sesama pejabat?

Realitas pahit yang dirasakan masyarakat, korupsi di Malaka terasa kebal. Kekuasaan politik, birokrasi, dan kepentingan ekonomi seolah saling melindungi. Sementara itu rakyat dipaksa diam, menjadi penonton setia drama audit yang tak pernah berujung.

“Masyarakat hanya dijadikan penonton sinetron kekuasaan. Aktornya sama, ceritanya diulang, dan korupsinya tak pernah tamat,”Tegas Bob.

Audit datang seperti angin:
keras di awal, hilang di akhir.
Berkas menumpuk,
keadilan tak pernah turun dari meja.

Masyarakat Malaka menegaskan, mereka bukan anti pemeriksaan. Mereka muak pada sandiwara. Jika salah, nyatakan salah. Jika korup, seret ke hukum. Jika bersih, pulihkan. Sederhana, tapi selalu dihindari.

Wahai penguasa di Rai Malaka,
jangan wariskan kebisuan.
Jangan tinggalkan luka birokrasi.
Jangan biarkan pengawasan mati pelan-pelan.

Audit tanpa transparansi adalah kebohongan yang dilegalkan.
Jika Pemerintah Daerah Malaka masih ingin menyelamatkan sisa kepercayaan publik, hanya ada satu jalan:
buka hasil audit ke publik, tindak tegas pelanggaran, dan hentikan audit sebagai alat pencitraan politik.

Malaka adalah rai adat, rai hukum, rai martabat.Bukan panggung nyaman bagi pejabat penakut dan pengawas tumpul.

Tahun 2026 harus dibuka dengan kebenaran, bukan warisan kebohongan.

—

Editor: Andry Bria
Redaksi: Klik-Infopol.com — Suara Rakyat, Fakta & Integritas