IM Sultra Sampaikan Pemberitahuan Aksi ke Polda Metro Jaya, Desak Mabes Polri dan KLH Usut Dugaan Pelanggaran Lingkungan PT KAS di Muna
Klik-infopol.com|Jakarta, MI – Eskalasi kasus dugaan aktivitas perkebunan kelapa sawit PT Krida Agri Sawita (KAS) tanpa Persetujuan Lingkungan (AMDAL) di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, kini memasuki babak baru. Hari ini, Ikatan Mahasiswa Sulawesi Tenggara (IM Sultra) secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi unjuk rasa ke Polda Metro Jaya.
Aksi tersebut direncanakan akan digelar dalam waktu dekat di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) sebagai bentuk tekanan publik atas dugaan pelanggaran hukum lingkungan yang dinilai dibiarkan berlarut-larut.
Ketua Umum IM Sultra, Lefi, menegaskan bahwa langkah ini diambil karena tidak adanya kejelasan penegakan hukum di tingkat daerah, meskipun Bupati Muna secara terbuka mengakui bahwa dokumen AMDAL PT KAS masih dalam proses dan belum disetujui, sementara di lapangan diduga telah berlangsung aktivitas fisik perusahaan.
“Kami sudah menyampaikan pemberitahuan aksi ke Polda Metro Jaya hari ini. Ini bukan aksi simbolik, tapi bentuk perlawanan terhadap pembiaran dugaan kejahatan lingkungan. Negara tidak boleh kalah oleh korporasi,” tegas Lefi dalam keterangannya.
Desak Mabes Polri Turun Tangan
IM Sultra menilai bahwa dugaan aktivitas PT KAS tanpa AMDAL bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan berpotensi masuk kategori delik lingkungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, serta PP Nomor 22 Tahun 2021.
Dalam konteks tersebut, mahasiswa menilai aparat penegak hukum di daerah, khususnya Polres Muna, terkesan pasif dan belum menunjukkan langkah konkret seperti penyelidikan terbuka, penghentian kegiatan, atau penindakan awal di lokasi.
“Jika AMDAL belum ada tapi aktivitas sudah berjalan, itu pelanggaran serius. Aparat tidak perlu menunggu laporan. Ini menyangkut lingkungan dan kepentingan publik. Karena itu kami mendesak Mabes Polri mengambil alih dan mengevaluasi Kapolres Muna,” ujar Lefi.
KLH Diminta Lakukan Penindakan Administratif dan Pidana
Selain Mabes Polri, aksi massa juga akan digelar di Kementerian Lingkungan Hidup. IM Sultra mendesak KLHKuntuk segera menurunkan tim pengawasan dan melakukan audit lingkungan terhadap PT KAS, termasuk mengevaluasi seluruh perizinan usaha yang berkaitan dengan aktivitas perkebunan di Muna.
Menurut IM Sultra, pembukaan lahan, pembangunan kantor dan mess karyawan, serta pembibitan sawit tanpa Persetujuan Lingkungan berpotensi melanggar ketentuan hukum dan dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 UU PPLH.
“KLH tidak boleh diam. Jika pemerintah pusat serius dengan agenda penertiban sawit ilegal, maka kasus PT KAS harus menjadi prioritas,” tegas Lefi.
Dinilai Bertentangan dengan Agenda Nasional Penertiban SDA
IM Sultra juga menyoroti ironi di balik kasus ini, mengingat pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah mengencangkan pengawasan sektor sumber daya alam, termasuk pencabutan izin puluhan perusahaan bermasalah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
“Apa yang terjadi di Muna ini seperti berjalan berlawanan arah dengan kebijakan nasional. Kalau dibiarkan, ini preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan,” kata Lefi.
Publik Tunggu Ketegasan Aparat
Dan sampai belum ada pernyataan resmi dari Kapolres Muna maupun pihak PT KAS terkait dugaan aktivitas tanpa AMDAL tersebut.
Rencana aksi IM Sultra di Mabes Polri dan KLHK dipastikan akan menjadi ujian serius bagi komitmen negara dalam menegakkan hukum lingkungan: apakah hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu, atau justru tunduk pada kepentingan korporasi.
