Editorial|Indonesia Kaya, Tapi Rakyat Dibiarkan Miskin: Negara Gagal atau Sengaja Gagal?
Klik-infopol. Com|Nasional|—Indonesia Kaya, Tapi Rakyat Dibiarkan Miskin: Negara Gagal atau Sengaja Gagal?
Indonesia bukan negara miskin. Titik.
Yang miskin adalah keberanian negara mengelola kekayaannya sendiri.
Selama puluhan tahun, publik dijejali narasi lama: kemiskinan disebut takdir, pembangunan diminta sabar, dan investasi diagungkan sebagai penyelamat. Faktanya, sumber daya alam dikeruk tanpa ampun. Keuntungan mengalir ke segelintir elite dan korporasi, sementara rakyat dipaksa bertahan di atas tanah yang dirampas dan air yang tercemar.
Ini bukan sekadar salah kelola. Ini salah sistem.
Tambang Jadi ATM Elite, Rakyat Dapat Limbah
Data KPK soal ribuan izin tambang bermasalah bukan kabar mengejutkan. Itu hanyalah bukti resmi dari praktik yang sudah lama diketahui publik. Tambang dijadikan ATM politik, izin dibagi sebagai balas jasa, dan hukum direduksi menjadi formalitas.
Ketika Mahfud MD mengungkap potensi Rp20 juta per bulan per warga jika kebocoran tambang ditutup, publik seharusnya marah, bukan sekadar tercengang. Pernyataan itu menegaskan satu hal penting: kemiskinan rakyat adalah hasil kebijakan, bukan nasib.
Negara Mundur, Modal Maju
Atas nama investasi, negara memilih mundur dari perannya. Konsesi puluhan tahun diberikan. Lahan diserahkan. Migas dikontrakkan. Negara cukup puas menjadi pemungut pajak dan penonton kerusakan.
BUMN dan BUMD yang seharusnya menjadi tulang punggung pengelolaan SDA justru dilemahkan. Sementara swasta dan asing bebas menguasai hulu hingga hilir. Jika ini disebut pembangunan, maka pembangunan itu berdiri di atas penderitaan rakyat.
SDA Milik Umum, Bukan Barang Dagangan
Kesalahan terbesar republik ini adalah memperlakukan kekayaan alam sebagai komoditas bisnis, bukan amanah publik. Tambang, hutan, laut, dan energi adalah milik rakyat. Negara bukan pemilik, apalagi makelar—melainkan pengelola yang wajib mendistribusikan manfaatnya untuk kesejahteraan umum.
Ketika SDA diswastakan, konflik pasti lahir. Ketika keuntungan dijadikan tujuan utama, keadilan sosial pasti mati. Tidak mengherankan jika masyarakat di sekitar tambang justru hidup paling miskin—itu bukan kebetulan, melainkan konsekuensi sistem.
Berhenti Menipu Rakyat dengan Retorika
Mengaku “belum cakap” tanpa mengubah sistem hanyalah pembiaran yang dibungkus kejujuran semu. Selama liberalisasi SDA terus dijadikan dogma, selama konsesi tetap menjadi alat politik, dan selama hukum tumpul ke atas, penderitaan rakyat akan terus direproduksi.
Indonesia tidak kekurangan kekayaan.
Indonesia kekurangan keberpihakan.
Jika negara terus ragu mengelola kekayaannya sendiri, maka negara sedang membuat pilihan sadar: berpihak pada modal, bukan pada rakyat. Dan sejarah akan mencatatnya sebagai kegagalan yang disengaja.
PENGUAT EDITORIAL | Mengunci Makna Pernyataan Presiden
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengakui Indonesia belum cakap mengelola kekayaan negara tidak boleh berhenti sebagai pengakuan personal. Pernyataan itu justru membuka kenyataan yang selama ini dirasakan rakyat: persoalan pengelolaan sumber daya alam bukan soal teknis, melainkan soal sistem yang dipilih dan dipertahankan.
Selama tata kelola SDA masih memberi ruang luas bagi liberalisasi, privatisasi, dan konsesi jangka panjang kepada swasta serta asing, ketidakcakapan akan terus berulang—siapa pun presidennya. Negara akan tetap terjebak sebagai regulator lemah, sementara kekayaan alam mengalir keluar dan rakyat menanggung dampak sosial serta kerusakan ekologis.
Pengakuan ini seharusnya menjadi titik balik kebijakan, bukan sekadar pernyataan jujur tanpa koreksi arah. Tanpa perubahan paradigma, pengelolaan kekayaan nasional akan terus gagal memenuhi mandat konstitusi: sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
KUTIPAN UTAMA DI FOTO PRESIDEN
“Jika Indonesia belum cakap mengelola kekayaan, masalahnya bukan teknis—tapi sistem.”
—
Andry Bria
Redaksi: Klik-Infopol.com — Suara Rakyat, Fakta & Integritas
