Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Data Kependudukan Berbasis Geospasial demgan tema “Strategi Pembangunan Inklusi di Wilayah Kepulauan Provinsi NTT”, Rabu (17/9/2025) di Ballroom Hotel Aston Kupang.
Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan antara lain, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, BPS serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota se-NTT.
Turut hadir Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Kartika Adi Putranta; Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Prof. Dr. Agus Zainal Arifin; Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri, Muhammad Nuh Al Azhar, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai dasar keberhasilan program pembangunan. Ia mengapresiasi kerja keras jajaran Dukcapil, namun mengingatkan masih banyak masyarakat yang belum terdata, sehingga hal ini menjadi ‘PR’ bersama.
Hingga saat ini, jumlah perekaman KTP elektronik baru di NTT mencapai 3.184.764 jiwa atau 45,62% dari total wajib KTP sebanyak 4.142.148 jiwa. Sementara itu, dari 269.709 anak wajib Akta Kelahiran, baru 76,86% yang memiliki akta.
Data kependudukan yang akurat adalah kunci pembangunan inklusif, apalagi di provinsi kepulauan seperti NTT. Gubernur Melki menyoroti adanya kasus dimana masyarakat tidak bisa mengakses bantuan pemerintah karena belum memiliki KTP.
Ia menekankan penting bagi pemerintah untuk bertanggung jawab memberikan pelayanan dan perhatian pada masyarakat untuk hak mereka.
“Berdosalah kita sebagai pejabat publik apabila ada hak-hak orang susah tidak kita kerjakan. Karena membiarkan seorang anak manusia, orang NTT, tidak mendapatkan haknya atas fasilitas dari negara ini hanya karena tidak memiliki KTP,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menargetkan perekaman KTP elektronik di NTT mencapai 99% pada Desember 2025 dengan evaluasi mingguan melalui dashboard data.
Gubernur Melki juga mendorong pelayanan Dukcapil agar lebih proaktif dengan pola jemput bola hingga ke desa-desa dan pulau-pulau kecil, terutama di kabupaten dengan wilayah terluar seperti Rote dan Sabu Raijua.
“Forum ini menjadi momentum yang sangat baik. Kami percaya melalui rapat koordinasi ini data yang disajikan akan semakin lengkap dan benar,” tutup Gubernur.
Selaras dengan itu, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, menekankan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan data kependudukan serta penyelesaian isu-isu kependudukan.
“Integrasi data geospasial akan membantu pemerintah dalam pemetaan potensi wilayah, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memperbaiki pelayanan publik, pendidikan, transportasi, serta mendukung program nasional agar lebih tepat sasaran dan merata,” jelasnya.
Dengan demikian, Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis guna mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi NTT.
