Aspirasi P3K Buntu di Daerah: Bupati Malaka Disebut Hanya Melabui Isu
Klik-infopol.Com|Malaka/BeritaTerkini| —Hingga kini tak ada kepastian dari Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran (SBS), setelah keputusan 22 September 2025 untuk memperjuangkan nasib 1.038 tenaga P3K paruh waktu. Menurut Alexander Mesak, langkah bupati hanya tampak seperti upaya melabui isu agar Malaka terlihat aman, tanpa komitmen nyata mendorong penyelesaian di tingkat pusat.
Alexander menegaskan, meski SBS telah menerima usulan teknis untuk mempertahankan para tenaga paruh waktu di BKN dan KemenPAN-RB, tidak ada satu pun informasi resmi maupun publikasi media yang memastikan bahwa bupati benar-benar memperjuangkan nasib ribuan tenaga tersebut. Kondisi ini membuat banyak pihak menilai komitmen bupati semakin meragukan.
Sementara itu, perjuangan P3K paruh waktu justru bergerak dari bawah. Para pejuang bertolak ke Jakarta untuk mencari kebenaran dan keadilan, membawa aspirasi ini hingga ke DPR RI. Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, yang menerima laporan di bawah komando Aliansi Alexander Mesak, memberi respons cepat.
Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, langsung menemui Alexander dan berkomitmen bertemu pimpinan BKN dan KemenPAN-RB untuk memprioritaskan Malaka dalam penyelesaian status P3K paruh waktu.
Dalam dialog itu, BAM menanyakan kesiapan anggaran dari daerah. Alexander memastikan bahwa anggaran sudah disiapkan oleh Pemkab Malaka, dan hambatan saat ini berada di pusat—khususnya pada pembuatan aplikasi SSCASN yang masih menggantung di BKN dan KemenPAN-RB.
Di tengah perjalanan panjang para pejuang ini, sikap Bupati Malaka justru dinilai semakin apatis. Slogan “Uang Rakyat Kembali ke Rakyat” disebut tidak lebih dari kiasan manis yang membungkam masyarakat, sementara nasib 1.038 tenaga P3K terus terombang-ambing tanpa kepastian.
