→Mahasiswa NTT Tolak Kebijakan Pasir Tanpa Solusi – Desak Pemerintah Sumba Barat Daya Sediakan Alternatif Konkret
Jakarta, klik-infopol.com— Organisasi Gerakan Mahasiswa Nusa Tenggara Timur menyatakan sikap tegas menolak kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terkait larangan pengambilan pasir tanpa solusi yang nyata bagi masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai merugikan warga kecil yang menggantungkan hidup pada bahan bangunan itu untuk mendirikan rumah tinggal.
> “Larangan pengambilan pasir secara sepihak harus segera dievaluasi dan disosialisasikan secara menyeluruh. Pemerintah wajib mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan pasir untuk membangun rumah. Tidak boleh ada kebijakan yang menekan rakyat kecil,” tegas Agustinus Mone, Koordinator Aksi.
Mahasiswa menilai pemerintah harus mengedepankan pendekatan konstruktif dengan membuka akses legal pengambilan pasir, menyediakan solusi alternatif yang terjangkau, dan memberlakukan regulasi pengelolaan pasir yang berkelanjutan tanpa merugikan masyarakat.
> “Penegakan hukum harus adil dan tidak diskriminatif. Pemerintah juga harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi warga, bukan sekadar menindak,” ujar Damianus L. Dengi, Koordinator Aksi lainnya saat menyampaikan aspirasi di depan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.
Mahasiswa mendesak agar pemerintah:
Menciptakan mekanisme legalisasi pengambilan pasir yang ramah lingkungan,
Menyediakan alternatif nyata dan terjangkau,
Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan,
Mendorong edukasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
> “Kami tak menolak perlindungan lingkungan, tapi kebijakan harus solutif dan berpihak pada rakyat. Bukan larangan total tanpa jalan keluar,” tutup Agustinus dan Damianus dalam aksi tersebut.
