Megaskandal Seroja Malaka: Rp 57,5 Miliar untuk 3.118 Rumah, Pekerjaan Asal Jadi & Dugaan Korupsi
Megaskandal Seroja Malaka: Rp 57,5 Miliar untuk 3.118 Rumah, Pekerjaan Asal Jadi & Dugaan Korupsi
Malaka,klik-infopol.com — Proyek pembangunan 3.118 unit rumah bantuan korban Badai Seroja di Kabupaten Malaka kembali memantik gelombang kecurigaan publik. Dengan nilai anggaran mencapai Rp 57,5 miliar, proyek yang diharapkan menjadi pemulihan pascabencana justru diduga menyimpan jejak kuat penyimpangan, pekerjaan asal jadi, hingga potensi korupsi besar-besaran.
Data menunjukan bahwa dana stimulan BNPB untuk Malaka berada pada kisaran Rp 60,46 miliar, diperuntukkan bagi rumah kategori Rusak Ringan (RR) 2.336 unit, Rusak Sedang (RS) 428 unit, dan Rusak Berat (RB) 528 unit. Namun praktik di lapangan memperlihatkan ketimpangan mencolok antara besaran anggaran dan kualitas bangunan.
Rumah Ambruk, Material Murahan, dan Tenaga Kerja Asal-asalan
Sejumlah rumah bantuan di beberapa desa disebut roboh hanya dalam waktu singkat setelah dibangun. Salah satu kasus mencuat di Desa Wederok, Kecamatan Weliman—di mana enam rumah berlabel “rusak berat” dilaporkan ambruk. Temuan Ombudsman NTT menunjukkan konstruksi yang digunakan tidak memenuhi standar: tidak ada tiang angker induk dan banyak struktur hanya diikat dengan kawat.
Untuk kategori rusak ringan, keluhan warga semakin mempertegas dugaan penyimpangan. Banyak unit hanya dicat atau diberi perbaikan minimal, padahal alokasi anggaran per rumah mencapai Rp 10 juta.
28 CV Kontraktor, Jejak Nepotisme, dan Subkontraktor Bayangan
Dalam pelaksanaannya, terdapat sedikitnya 28 CV kontraktor yang terlibat dalam pengerjaan rumah bantuan Seroja. Namun sebagian pihak mempertanyakan transparansi penunjukan kontraktor serta peran “pemain bayangan” di balik layar.
Beberapa laporan publik menyinggung dugaan bahwa sejumlah kontraktor memiliki kedekatan dengan pejabat daerah, termasuk oknum yang disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan elite politik Malaka. Selain itu, muncul tudingan bahwa sebagian anggota DPRD Malaka ikut bermain sebagai subkontraktor bayangan.
Konsultan pengawas proyek, CV Anugerah Adicipta, juga menjadi sorotan. Ada dugaan bahwa serah-terima pekerjaan tetap ditandatangani meski kontrak melewati masa berlaku, membuka peluang manipulasi progres pekerjaan.
Kerugian Negara Diduga Capai Rp 15,3 Miliar
Sejumlah kelompok masyarakat dan organisasi sipil memperkirakan potensi kerugian negara dalam proyek ini menyentuh angka Rp 15,3 miliar—khususnya dalam kategori rusak ringan dan sedang. Selain itu, dana pendamping dari APBD Malaka sebesar Rp 2,8 miliar juga ikut dipertanyakan penggunaannya.
Proyek ini bahkan telah dilaporkan ke KPK oleh sejumlah elemen masyarakat yang menilai pola pengerjaan, penunjukan kontraktor, hingga distribusi dana sarat kejanggalan.
BPBD Malaka Kumpulkan Kontraktor: Tanda Bahaya?
Situasi memanas ketika BPBD Malaka mengumpulkan seluruh kontraktor pada Juni 2024. Pertemuan mendadak itu berlangsung setelah adanya pemanggilan dari pihak Polda terkait dugaan korupsi rumah bantuan Seroja. Banyak pihak menilai, langkah tersebut mengindikasikan adanya upaya internal untuk menutup celah atau menata ulang narasi sebelum proses hukum berjalan.
Publik Menunggu Keberanian Aparat Penegak Hukum
Megaskandal Seroja Malaka kini menjadi salah satu kasus yang paling disorot di NTT. Warga menuntut transparansi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap BPBD Malaka, kontraktor, konsultan pengawas, hingga pihak-pihak yang diduga mendapat keuntungan dari penunjukan proyek.
Dengan temuan rumah ambruk, laporan teknis yang meragukan, dugaan nepotisme, serta kerugian negara yang berpotensi menembus belasan miliar rupiah, publik kini menunggu keberanian penuh aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa saja aktor yang bermain di balik proyek yang dananya berasal dari bencana nasional ini.
—
Editor: Andry Bria
Redaksi: Klik-Infopol.com — Suara Rakyat, Fakta & Integritas
