🟥 “Puspem Dibangun Miliaran, Malah Tidak Dipakai: Aktivis Sorot Gengsi Politik SBS–HMS”

🟥 “Puspem Dibangun Miliaran, Malah Tidak Dipakai: Aktivis Sorot Gengsi Politik SBS–HMS”

Malaka, klik-infopol.com — Polemik penggunaan Gedung Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Malaka terus menjadi sorotan tajam. Meski bangunan tersebut telah selesai dibangun menggunakan anggaran miliaran rupiah pada era kepemimpinan SN–KT, hingga kini Bupati SBS dan Wakil Bupati HMS belum menempatinya sebagai kantor resmi.

Sebaliknya, keduanya tetap berkantor di salah satu gedung eks Rumah Sakit RSPP Webua yang sifatnya hanya sementara. Keputusan ini menuai kritik keras dari aktivis dan masyarakat.

aktivis Malaka Alex Mesak menilai keputusan tersebut tidak berlandaskan pada kepentingan publik, melainkan lebih mengarah pada gengsi politik.

> “Kenapa bangunan pemerintahan yang sudah selesai tidak dipakai? Hanya karena bukan proyek era mereka? Ini jelas pemborosan anggaran dan tidak mencerminkan kepemimpinan visioner,” tegasnya.

🔍 Alasan pemerintah dinilai tak masuk akal:

1. Masih dalam proses audit

2. Akses jalan masuk belum memadai — padahal sudah dianggarkan sejak era Bupati Simon untuk dikerjakan pada 2025, namun dialihkan

3. Fokus pada kesejahteraan warga — justru dinilai berbanding terbalik dengan praktik penggunaan anggaran

Aktivis menambahkan, setelah dilantik, Bupati dan Wakil Bupati tidak menempati kantor baru yang sudah tersedia, melainkan membiarkan gedung tersebut terbengkalai.

> “Penelantaran kantor dengan alasan audit yang sudah satu tahun tapi belum ada hasil, itu mengecewakan. Hasil audit seharusnya dipublikasikan agar akuntabel. Jika perlu waktu hingga lebih dari satu tahun, ini patut dipertanyakan—jangan-jangan bukan prioritas,” ungkapnya.

Lebih jauh, publik mempertanyakan status pemanfaatan gedung eks rumah sakit saat ini. Jika benar disewa menggunakan APBD, maka pemerintah diminta membuka data anggaran secara terbuka, termasuk:

📎 Dokumen yang diminta dibuka publik:

Anggaran sewa kantor sementara (eks RSPP Webua)

Dana pemanfaatan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati

Alokasi rehabilitasi dan pemeliharaan tiap tahun

Status hukum atas pemanfaatan Puspem

Aktivis juga menyinggung janji politik yang tidak sesuai realita:

> “Masyarakat kecewa dengan pernyataan ‘uang rakyat harus kembali ke rakyat’. Itu hanya slogan di atas panggung politik, tapi praktiknya anggaran dipakai untuk sewa dan renovasi rumah pribadi pejabat,” sindirnya.

Ia menegaskan, pimpinan daerah tidak bisa terus berlindung di balik alasan administratif.

> “Bupati harus memberi penjelasan resmi tentang progres audit dan rencana tindak lanjutnya. Transparansi itu bagian dari tanggung jawab pemimpin,” tutup Alex.

——
Editor: Andry Bria
Redaksi: Klik-Infopol.com — Suara Rakyat, Fakta & Integritas